Senin, 13 Februari 2017

Akhirnya, Bitcoin Diakui sebagai Alat Pembayaran di Filipina


Bangko Sentral ng Pilipinas atau BSP resmi menerbitkan aturan bagi perusahaan pertukaran Bitcoin setempat sebagai perusahaan pengiriman uang. Pemerintah Rodrigo Duterte pun mengakui Bitcoin sebagai metode pembayaran yang sah. Awal bulan ini, Deputi Gubernur BSP Nestor Espenilla mengumumkan rencana lembaganya mengeluarkan kerangka peraturan yang tepat untuk pengguna dan perusahaan perdagangan Bitcoin.

Espenilla menekankan laporan pertumbuhan Bitcoin dalam negeri, yang menyatakan volume Bitcoin secara bulanan meningkat dari sebelumnya US$ 1 juta menjadi $ 6 juta per bulan dalam satu tahun. Segera setelah pengumuman Espenilla, Bank Sentral Filipina merilis Edaran BSP Nomor 944 berjudul "Pedoman mata uang virtual (VC) Bursa,". Aturan main ini untuk memberikan kejelasan terhadap legalitas perdagangan Bitcoin.

Baca Juga:  Kisah 10.000 Bitcoin Dibayar untuk 2 Loyang Pizza, Pria Ini Mungkin Menyesal 

Dalam dokumen, seperti yang dikutip dari Cointelegraph, Sabtu 12 Februari 2017, BSP menegaskan, meski mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran, negara tidak mendukung Bitcoin secara hukum karena Bitcoin tak dikeluarkan oleh bank sentral. Namun, mengingat manfaat Bitcoin sebagai jaringan pembayaran dan pengiriman uang, BSP bermaksud ingin mengatur Bitcoin dan startup Bitcoin sebagai firma pengiriman uang.

Dalam dua minggu ke depan, aturan Anti-Money Laundering (AML) dan Know Your Customer kebijakan (KYC) rencananya akan diperketat untuk perdagangan Bitcoin bagi perusahaan setempat. “The Bangko Sentral tidak bermaksud mendukung setiap VC, seperti Bitcoin, sebagai mata uang karena dia tidak diterbitkan atau dijamin oleh bank sentral atau didukung oleh komoditas apapun,” demikian kata pejabat BSP.

Sebaliknya, kata pernyataan itu, BSP bertujuan untuk mengatur mata uang virtual bila digunakan untuk pengiriman jasa keuangan, khususnya, untuk pembayaran dan pengiriman uang yang memiliki dampak material pada praktek pencucian uang (AML) dan pencegahan pendanaan terorisme (CFT), serta menjaga perlindungan konsumen dan stabilitas keuangan.


Selama dua tahun terakhir, penyedia layanan dan perusahaan perdagangan Bitcoin terkemuka, seperti Coins.ph dan Rebit.ph, terus bekerja sama dengan BSP untuk memastikan operasi mereka sesuai aturan main.. Coins.ph khususnya menggandeng BSP membangun sistem AML dan KYC. Untuk pedagang dan investor kakap, Coins.ph meminta pengajuan izin, tanda pengenal resmi yang dikeluarkan pemerintah dan panggilan tatap muka.

Surat edaran tersebut sepertinya akan menciptakan lingkungan yang lebih sulit karena aturan baru itu terutama untuk perusahaan semacam Coins.ph. Seperti halnya BitLicense New York, perusahaan pertukaran dan penyedia layanan Bitcoin harus membayar biaya pendaftaran dan biaya tahunan sebesar US$ 2.000. Biaya tahunan akan terus berulang lagi US$ 2.000.

Dengan kata lain, untuk mendapat izin sepenuhnya sesuai dengan peraturan baru tentang Bitcoin, perusahaan harus mengajukan permohonan lisensi dan mendapat wewenang untuk beroperasi oleh Bank Sentral Filipina. Untuk pertumbuhan jangka panjang dalam industri Bitcoin di Filipina, kerangka peraturan yang transparan dan klarifikasi untuk pengguna Bitcoin dan perusahaan, akhirnya akan menguntungkan.

Foto: Pixabay, Philstar.com


Jangan Lewatkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar